Asal Usul Nomor HP Tetap Sama Meski Ganti Operator yang Digugat Hingga MK

Jakarta –

Gagasan agar pelanggan bisa tetap memakai nomor telepon seluler meski berpindah operator kini dibawa Hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan yang dikenal sebagai Mobile Number Portability (MNP) diusulkan Lantaran nomor HP kini bukan sekadar alat Untuk Merasakan telepon, tetapi telah menjadi identitas digital User.

Permohonan pengujian Undang-Undang (Undang-Undang) Telecom Yang Berhubungan Bersama MNP diajukan Bisyron Wahyudi seorang pakar siber. Ia mempersoalkan sejumlah Syarat Untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telecom sebagaimana telah diubah Melewati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk sidang pemeriksaan pendahuluan Peristiwa Pidana Nomor 319/PUU-XXIV/2026, Bisyron mengatakan aturan Telecom Indonesia Pada ini belum Memberi jaminan hukum yang efektif Untuk User Untuk mempertahankan nomor ketika berganti operator.

“Pokok permohonan ini Di dasarnya mempersoalkan belum adanya jaminan hukum yang efektif Untuk User Telecom Di Indonesia Untuk mempertahankan nomor telepon selulernya ketika berpindah Bersama satu operator Hingga operator lainnya, yang dikenal Bersama mobile number portability atau MNP,” ujar Bisyron Untuk sidang Di Gedung MK, Jakarta dikutip detikINET.

Apa itu Mobile Number Portability?

Mobile Number Protability merupakan mekanisme yang memungkinkan pelanggan membawa atau mempertahankan nomor telepon yang sama ketika berpindah Bersama satu operator seluler Hingga operator lainnya.

Bersama mekanisme tersebut, pelanggan yang Sebelumnya menggunakan nomor Bersama operator A dapat beralih Hingga operator B tanpa harus mengganti nomor teleponnya.

Prototipe ini menjadi relevan seiring nomor seluler yang tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alamat Untuk melakukan panggilan atau mengirim pesan. Nomor HP kini banyak digunakan Untuk autentikasi, Perawatan akun, layanan keuangan, perdagangan, komunikasi hingga berbagai layanan publik.

Bisyron menyebut User harus memperbarui akun, memberi tahu relasi, mengganti nomor Di materi Usaha, memperbarui pengaturan One Time Password (OTP) maupun recovery, hingga Berusaha Mengatasi risiko terputusnya akses Pada berbagai layanan digital.

Situasi tersebut, menurut dia, menciptakan switching cost atau biaya perpindahan yang tinggi dan Di akhirnya dapat menjadi hambatan Untuk pelanggan yang ingin berganti operator.

Mengapa Mobile Number Protability Dipersoalkan Di MK?

Bisyron mempersoalkan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, serta Pasal 10 Undang-Undang Telecom. Ia memandang Syarat tersebut tidak boleh dibaca secara terpisah Lantaran berkaitan Bersama hak User, sistem penomoran, interkoneksi, serta persaingan Untuk industri Telecom.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 14 yang Berkata setiap User Telecom mempunyai hak yang sama Untuk menggunakan jaringan dan jasa Telecom Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Sambil Itu Pasal 23 mengatur bahwa Untuk penyelenggaraan jaringan dan jasa Telecom ditetapkan dan digunakan sistem penomoran, Bersama sistem tersebut ditetapkan Dari Pembantu Ri.

Bisyron menilai Syarat sistem penomoran tersebut belum Memberi kepastian bahwa nomor pelanggan dapat dipertahankan ketika berpindah operator.

Ia juga mengaitkannya Bersama Pasal 25 mengenai interkoneksi antarpenyelenggara jaringan Telecom. Menurutnya, kerangka interkoneksi seharusnya turut mendukung penerapan MNP secara nondiskriminatif dan interoperable.

Bersama Langkah Tersebut, perpindahan pelanggan tidak hanya menjadi persoalan komersial antaroperator, tetapi juga Memperoleh Pemberian teknis dan regulasi.

MNP Sudah Diterapkan Di Sejumlah Negeri

Untuk permohonannya, Bisyron juga membawa praktik Di Negeri lain sebagai pembanding. Ia menyebut International Telecommunication Union (ITU) mencatat MNP telah tersedia atau diwajibkan Di berbagai Negeri, termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dan sejumlah Negeri Eropa.

Di Pada Yang Sama, berdasarkan data ITU 2024 yang dikutip Pemohon, Indonesia belum mewajibkan penerapan MNP.

Disampaikan Bisyron, Penghayatan Negeri lain Menunjukkan MNP dapat dibangun Melewati kerangka regulasi, termasuk pengaturan mengenai mekanisme porting, perlindungan konsumen, Perlindungan dan Upaya Mencegah fraud, interkoneksi serta routing, biaya, Service Level Agreement (SLA), penyelesaian sengketa, perlindungan data hingga pengawasan regulator.

Ia meminta MK Memberi tafsir konstitusional Pada Syarat Undang-Undang Telecom agar hak User menggunakan jaringan dan jasa Telecom mencakup hak mempertahankan nomor ketika berpindah operator.

Pemohon juga meminta agar sistem penomoran yang ditetapkan pemerintah dimaknai sebagai sistem yang menjamin MNP.

Di Itu, pemerintah diminta menjamin penyelenggaraan MNP Untuk sistem Telecom nasional dan menetapkan aturan pelaksana yang diperlukan paling lambat 12 bulan Sebelum putusan dibacakan apabila permohonannya dikabulkan. Tetapi, Peristiwa Pidana tersebut belum masuk Hingga tahap pemeriksaan pokok Peristiwa Pidana.

Untuk sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menilai permohonan Bisyron masih perlu diperbaiki Lantaran belum disusun secara sistematis dan belum sepenuhnya mengikuti format sebagaimana diatur Untuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Untuk Peristiwa Pidana Pengujian Undang-Undang.

“Ini belum terstruktur Bersama benar, Bersama baik, baik itu struktur permohonannya itu sendiri, ada beberapa Pada format yang tidak masuk dan lebih luas sekali ini, yang mestinya tidak perlu dimasukkan Bapak masukkan, Karena Itu tidak tersusun secara sistematis, dan juga tidak sesuai Bersama format yang ada Di Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025,” kata Ridwan.

(agt/agt)