Komitmen Iklim Harus Sampai Hingga Lokasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Tamsil Linrung menegaskan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen Untuk merespons Pemanasan Global. Yang dibutuhkan adalah justru perubahan mendasar Hingga level implementasi, bagaimana cara komitmen itu dijalankan sampai Hingga tingkat Lokasi.

Pesan tersebut disampaikan Tamsil Untuk pidato Kunci bertajuk “From Commitments to Communities” Ke 31st Conference of the Parties (COP31) Hingga Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11).

Tamsil tampil sebagai pembicara Kunci Untuk sesi dialog Hingga Paviliun Indonesia, Blue Zone, bertema “From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines”. Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan Baktiar Najamudin yang kembali lebih awal Hingga Indonesia Sebab dinamika politik pengunduran diri Wakil Ri Gibran Rakabuming Raka .

“Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, Sebab semuanya sudah cukup banyak disampaikan,” ujar Tamsil.

Menurutnya, yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen Untuk bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian Aturan Untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan. Tamsil menilai, benturan kepentingan antarnegara membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan Pemanasan Global, meski COP30 Hingga Brasil telah menghasilkan peta jalan Untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan Didalam bahan bakar fosil.

Tamsil mengajukan gagasan “The Next Mile of Climate Democracy” sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan Internasional dan nasional Didalam kehidupan Kelompok Hingga Lokasi. Menurutnya, daerahlah yang paling merasakan dampak Pemanasan Global, tempat solusi lahir, dan tempat Penanaman Modal Asing Internasional harus memberi manfaat langsung.

“Kelompok Lokasi bukanlah penerima pasif Aturan iklim. Keputusan Yang Berhubungan Didalam iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan Untuk mereka sebagai objek,” tegasnya.

Tamsil mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan justru menanggung beban terberat. Tamsil mencontohkan bagaimana petani Berusaha Mengatasi musim yang sulit diprediksi, nelayan berjuang Berusaha Mengatasi perubahan Situasi laut, dan warga pesisir serta pulau kecil terancam kehilangan Rumah, tanah, dan sumber penghidupan. Sebab itu, Prestasi kesepakatan iklim tidak cukup diukur Didalam janji, tetapi Didalam kerja sama nyata antarnegara.

Tamsil juga menekankan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan Lokasi. Lokasi membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar Aksi Massa rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat Untuk Kelompok.

Untuk pidatonya, Tamsil Mengeluarkan paradigma Green Democracy yang digagas Dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Baktiar Najamudin. Untuk kerangka Sistem Pemerintahan deliberatif, Green Democracy mengkritisi tingginya biaya Sistem Pemerintahan yang kerap Merangsang ketergantungan Ke modal Didalam eksploitasi sumber daya alam. Untuk menerjemahkan Prototipe tersebut, Dewan Perwakilan Daerah RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang Hingga Untuk Inisiatif Legislasi Nasional. Sebanyak 21 Hingga antaranya Yang Berhubungan Didalam ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation.

Rancangan tersebut mencakup pengelolaan Pemanasan Global dan perdagangan karbon, Lokasi perkotaan, pengelolaan sampah, Lokasi kepulauan, serta Kelompok hukum adat. Dewan Perwakilan Daerah RI juga menerapkan sistem digital Untuk menyerap aspirasi Kelompok Hingga Untuk penyusunan rancangan undang-undang.

Tamsil memaparkan, hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat Disekitar 175,4 ribu hektare, Didalam kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau Disekitar 51,1 persen Didalam total daratan. Indonesia, katanya, juga menjalankan FOLU Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, dan peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

“Indonesia telah Menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan Kesejaganan manusia dapat berjalan beriringan,” ujarnya.

Menurut Tamsil, pelaksanaan Aksi Massa iklim Hingga Lokasi belum memuaskan Sebab banyak komitmen pembiayaan internasional belum terealisasi. Hingga sisi lain, pelaku domestik masih Berusaha Mengatasi kendala teknis Untuk pasar karbon, mulai Didalam ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional Hingga Lokasi, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.

Atas dasar itu, Dewan Perwakilan Daerah RI menyampaikan tiga usulan Untuk memperkuat kemitraan Internasional.

Yaitu mengenai pentingnya tata kelola iklim multilevel. Pembagian kewenangan yang jelas Di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, mencakup Pembuatan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil.

Usulan kedua Dewan Perwakilan Daerah yaitu pentingnya disiapkan fasilitas proyek tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diundang memberi Pemberian teknis Untuk studi kelayakan, infrastruktur data emisi perkotaan, serta Dukungan Pemerintah atau standardisasi biaya MRV (Measurement, Reporting, and Verification), agar proyek Hingga provinsi berkapasitas fiskal terbatas tetap layak secara ekonomi.

Dewan Perwakilan Daerah juga memandang urgensi pembagian manfaat yang berkeadilan, Hingga mana setiap transaksi karbon harus menjamin transparansi Kesepakatan dan pendapatan, melibatkan Kelompok terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.

Mengingat lebih Didalam 14.400 kota dan 300 pemerintah Lokasi telah terdaftar Ke platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil Mengungkapkan Dewan Perwakilan Daerah RI siap Membahas peran utama membangun Kerja Sama Politik Dewan lokal dan regional Hingga Asia, Bangsa-Bangsa Internasional South, hingga Hingga luar kawasan tersebut. Kerja Sama Politik ini diarahkan mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah Lokasi Didalam mitra pendanaan Internasional, dan memastikan tindak lanjut pasca-COP31 dievaluasi secara berkala. Hingga akhir pidato, Tamsil mengajak seluruh Bangsa peserta COP31 bergabung Didalam Indonesia mewujudkan Green Actions.

“Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita Untuk dijaga, Untuk anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir,” tutup Tamsil.

(jal)