Pakar Dorong Studi Kelayakan Soal Keran Penjualan Barang Hingga Luar Negeri Pasir Laut

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali keran Penjualan Barang Hingga Luar Negeri pasir laut yang sudah 20 tahun lebih dilarang Sebelum era Kepala Negara Megawati Soekarnoputri Di 2002. Hal ini pun mengundang polemik dan Memperoleh penolakan Di sejumlah elemen Kelompok.

Jokowi Setelahnya Itu berdalih bahwa perizinan Penjualan Barang Hingga Luar Negeri tersebut Sebagai hasil sedimentasi Di laut, bukan pasir laut.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu sedimen, sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, kalau diterjemahkan pasir, beda lho ya,” kata Jokowi Di Menara Dasareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Tarik-ulur Penjualan Barang Hingga Luar Negeri pasir laut telah berlangsung beberapa tahun terakhir Untuk pemerintahan Kepala Negara Jokowi. Pasir menjadi Produk Internasional yang banyak dilirik Sebagai dijual Hingga Singapura yang Lagi Berusaha memperluas wilayahnya Di reklamasi besar-besaran.

Akan Tetapi Untuk 10 tahun terakhir sejumlah Bangsa termasuk Kamboja, Filipina dan Malaysia memutuskan menghentikan Penjualan Barang Hingga Luar Negeri pasir mereka Hingga Bangsa Singa Sebab pertimbangan lingkungan.

Peneliti ahli utama bidang oseanografi terapan dan manajemen pesisir Di Pusat Kajian Iklim dan Atmosfer, BRIN Profesor Widodo Setiyo Pranowo berpendapat argumen bahwa hanya sedimen yang diambil tak membuat Permasalahan pengerukan material Di laut bebas risiko.

Untuk PP 26/2023 bab Yang Terkait Di sedimentasi bisa diinterpretasi sebagai semua material alami mulai Di batu, pasir, lanau, dan lempung. Semua material ini harus diambil pengusaha agar ekosistem laut menjadi lebih sehat. Tetapi yang bernilai ekonomis Untuk pengusaha tetap saja sedimen pasirnya.

“Supaya pertanyaannya adalah seberapa banyak konsentrasi pasir yang bernilai ekonomis Di seluruh hasil kerukan sedimen?” kata Widodo.

“Sebagai mengestimasi volume konsentrasi pasir laut ini diperlukan studi kelayakan berdasarkan survei dan pengukuran, Di Kandidat lokasi yang Berencana dibersihkan,” lanjut dia.

Skuat valuasi penting terdiri Di ahli geologi, oseanografi, hidro-geologi, Cara pantai, Ilmu Pengetahuan kelautan, ekologi laut, sosial Kelompok nelayan/pesisir, dan pakar valuasi ekonomi lingkungan.

“Dan bukan sekedar studi kelayakan saja yang diperlukan, Akan Tetapi juga diperlukan studi Sebagai memprakirakan dampak pentingnya baik negatif maupun positif berdasarkan data-data Di studi kelayakan tersebut,” tambahnya.

Di Indonesia, pasir banyak dikeruk Di pulau-pulau kecil tak berpenghuni yang Setelahnya Itu berisiko menyebabkan pulau-pulau ini tenggelam. Ahli Mengantisipasi Di 80 pulau kecil yang dangkal sudah raib akibat praktik semacam ini.

Laporan lembaga Lingkungan Organisasi Internasional tahun 2023 menyebut industri mengeruk enam miliar ton pasir dan sedimen setiap tahun Di seluruh dunia. Ini setara Di lebih Di satu juta truk sampah setiap hari yang berakibat Di makin payahnya keberadaan keanekaragaman hayati laut dan Kesejaganan Kelompok pesisir.

Penilaian mantan Pembantu Presiden Tim Menteri hingga Dewan Perwakilan Rakyat

Penolakan Pada pembukaan kembali keran Penjualan Barang Hingga Luar Negeri pasir laut juga digaungkan Di mantan Pembantu Presiden Tim Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi mengatakan bahwa pasir atau sedimen sangat penting Sebagai keberadaan Kelompok.

“Bila kita mau ambil pasir atau sedimen pakelah Sebagai meninggikan Daerah Pantura Jawa dan lain-lain yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam,” kata Susi Lewat akun X (Twitter) Kamis (19/9).

Ia meminta agar pemerintah tidak mengekspor pasir laut tetapi mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah Kelompok Di Pantura.

“BUKAN DIEKSPOR!! Andai dan semoga yang mulia yang mewakili rakyat Indonesia memahami,” ucapnya.

Fraksi PKS Di Dewan Perwakilan Rakyat juga menyerukan pembatalan izin Sebab tidak ada urgensi mengekspor pasir laut. Meski dipakai dalih ditujukan Sebagai pengerukan sedimen Di prioritas Untuk negeri, Fraksi PKS menilai PP 26/2023 sangat berbahaya Untuk lingkungan kelautan Di masa Didepan.

Anggota Komisi VII F-PKS Mulyanto mengatakan pemberian izin Penjualan Barang Hingga Luar Negeri Di Kepala Negara Jokowi tersebut gegabah.

“Sudah 20 tahun dilarang masak Di ujung Pemerintahan yang tinggal satu bulan lagi, justru malah dibuka. Ini kan terkesan kejar tayang,” tegasnya.

(dsf/dmi)