Menkomdigi Meutya Diminta Fokus Lelang Frekuensi hingga PDN Hingga 2025

Jakarta –

Pengamat Komunikasi Institut Ilmu Pengetahuan Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) fokus Ke pekerjaan Tempattinggal yang Pada ini masih menumpuk, Hingga antaranya menyelesaikan lelang frekuensi, Pusat Data Nasional, hingga mengatasi RT/RW Net.

Sepanjang sisa 2024, Komdigi yang merupakan kementerian digital ini lebih fokus kepada kisruh yang ada Hingga internal, seperti terungkapknya pegawai yang melindungi situs judi online. Hingga Di Itu, Menkomdigi Meutya Hafid sebagai nakhoda kementerian ini merombak jajaran bawahannya agar sejalan Didalam visi transformasi digital yang diinginkan Kepala Negara Prabowo.

Ian mencatat sejumlah PR Komdigi yang harus dilakukan Hingga 2025, dan yang paling Didekat adalah lelang frekuensi yang urung terjadi Hingga tahun Sebelumnya. Ke Pada Yang Sama, Hingga sisi lain, kebutuhan digital Lebihterus tinggi Supaya kebutuhan frekuensi Lebihterus dibutuhkan operator seluler.

“Lelang frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz dan 26 GHz. Didalam nilai lelang dan kewajiban yang rasional seperti up front fee dan pembangunan Hingga Lokasi tertentu,” ucapnya kepada detikINET.

Disampaikannya, lelang frekuensi semestinya sudah mulai disosialisasikan Ke kuartal pertama tahun ini. Ia yakin Didalam lelang frekuensi tiga Grup Musik itu bisa dilakukan secara bersamaan asalkan nilai lelangnya rasional.

Dan masalah nilai up front fee-nya yang tidak berubah, kata Ian, hanya apakah Akansegera ditarik diawal atau disebar atau seperti apa.

“Lebihterus ditunda frekuensi (sumber daya alam yg terbatas) dilelangnya maka ada manfaat yang tidak dapat diterima Didalam Komunitas. Sesuai asas pertama Aturantertulis Komunikasi Akansegera sumber daya alam, yaitu Menyediakan manfaat sebesar besarnya Untuk Komunitas Indonesia,” tuturnya.

Ia menyarankan agar pemerintah membuat Peraturan Undang-Undangan mengenai Penerimaan Bangsa Bukan Retribusi Negara (PNBP), baik Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi maupun infrastruktur.

“Supaya beban regulasi Pada operator membuat operator lebih sehat,” ucapnya.

Ian juga mengatakan Di memerangi judi online, dan fraud Ke layanan Jaringan seperti RT/RW Net Didalam sistem yang dapat diaudit dan terbuka Supaya kinerjanya terukur. Didalam Sebab Itu ada evaluasi berkala yang transparan.

Adapun Sebagai mewujudkan transformasi digital Hingga Tanah Air, Ian mengungkapkan itu dapat terealisasi Lewat langkah, yaitu mewujudkan 100% Jaringan (BAKTI Komdigi dan penyedia layanan Jaringan baik BUMN, BUMS atau lainnya).

“Super Platform Indonesia (seperti Satu Sehat, MyPertamina dan lain-lain), satu data Indonesia (sebagai salah satu sumber daya yg dikuasai Bangsa dan Memperoleh nilai Usaha sangat tinggi) wajib berada Hingga Indonesia – Pusat Data Nasional/pengolahan data harus Lewat pemberian wewenang pemerintah Di Situasi Ini Didalam Komdigi,” tuturnya.

Hingga Di Itu, Ian mengatakan PR Komdigi Lanjutnya itu, membangun sumber daya manusia PPNS yang Memperoleh integritas baik pengawasan, pengendalian, dan berkoordinasi Didalam aparat berwenang termasuk perlindungan data pribadi. PR terakhir adalah, membuat Peraturan Perundang-undangan turunan Didalam Aturantertulis PDP dan regulasi Open Backbone Indonesia.