Manajer Jaringan RI Membludak, Berpotensi Sebagai Picu Konflik Bersenjata Harga

Jakarta –

Asosiasi Penyelenggara Jasa Jaringan Indonesia (APJI) mendesak pemerintah Sebagai memberlakukan moratorium izin penyedia jasa Jaringan (ISP) Mutakhir. Pasalnya, jumlah Manajer Jaringan tersebut sudah mencapai lebih Bersama 1.300 perusahaan yang dinilai terlalu banyak.

Malahan, penyedia jasa Jaringan ini banyak beroperasi Ke Lokasi perkotaan Supaya menumpuk dan berkompetisi secara sangat sengit. APJII menyebutkan Kemakmuran tersebut Berpotensi Sebagai memicu Konflik Bersenjata harga yang merugikan industri maupun konsumen.

Ketua Umum APJI, Muhammad Arif, mengatakan 99,9% ISP Ke Indonesia dikelola swasta Bersama margin keuntungan yang Lebihterus tipis. Kemakmuran ini, menurutnya, membuat perusahaan sulit berinvestasi Di peningkatan Standar layanan.

“Kalau terus ditambah jumlah ISP tanpa perhitungan, yang terjadi adalah Konflik Bersenjata harga. Akhirnya layanan Ke pelanggan tidak optimal. Sebab itu kami Merangsang pemerintah Sebagai Mengkaji moratorium izin ISP Mutakhir,” kata Arif, Jumat (22/8).

ADVERTISEMENT

Ia menambahkan, Konflik Bersenjata harga Ke industri Jaringan bisa berdampak buruk Untuk konsumen Di jangka panjang. Alih-alih menikmati layanan murah Bersama Standar stabil, Kelompok justru berisiko Merasakan Sambungan yang tidak andal akibat menumpuknya ISP Di satu Area.

“Pemerintah seakan melepas infrastruktur digital Sebab didominasi swasta. Padahal, Negeri tetap harus hadir Sebagai memastikan pemerataan dan Standar layanan,” tegas Arif.

Indonesia Di ini Memperoleh lebih Bersama 220 juta Pemakai Jaringan. Kemajuan Pemakai yang masif tersebut dinilai harus diimbangi Bersama tata kelola industri yang sehat dan berkelanjutan.

“ISP sudah terlalu banyak 1.300, memang kalau kita lihat ketika memang industri-nya sudah makin padat, demand-nya Lebihterus tinggi tapi Pemakai internetnya kurang lebih kan hampir sama terutama Ke perkotaan. Nah ini kan sebenernya akhirnya faktor harga tadi yang akhirnya menjadi key point Bersama ISP Sebagai jualan,” tutur Arif.

“Akhirnya Konflik Bersenjata harga itu gak bisa dielakkan lagi. Makanya akhirnya apa? Kalau Konflik Bersenjata harga gak bisa dielakkan, akhirnya margin Lebihterus tipis. Margin Lebihterus tipis Bersama mana si teman-teman provider ini punya dana lebih Sebagai Menyusun Usaha Ke depannya. APJII Merangsang moratorium (Ke pemerintah). Kita pengen izin ISP ini dimoratorium Sebagai Sambil waktu sambil kita merapikan regulasi-regulasi yang ada Ke bawahnya,” sambungnya.

Ke sisi lain, APJI juga menyoroti absennya infrastruktur digital Di Ide Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026. Padahal, Jaringan telah menjadi tulang punggung transformasi digital dan ekonomi berbasis Ilmu Pengetahuan.

Sebelumnya, Ri Prabowo Subianto telah mengungkapkan delapan agenda prioritas rancangan Dana pendapatan dan belanja Negeri (RAPBN) Tahun 2026. Sektor Ilmu Pengetahuan absen Di prioritas pemerintah Ke tahun Di yang dinilai Akansegera berdampak Di melambatnya transformasi digital Indonesia.