Konflik Bersenjata Melawan Judi Online, Pemerintah Blokir Rekening Bank

Komdigi Melakukanlangkah-Langkah memutus aliran dana transaksi yang melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan. Foto: Komdigi

JAKARTA – Pemerintah Lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Membahas langkah afirmatif Untuk memberantas perjudian Di jaringan atau judi online (judol) Ke Indonesia Didalam memutus aliran dana transaksi yang melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

“Kerja sama yang kuat Didalam perbankan sangat dibutuhkan. Lantaran nadi Di judi online ini adalah justru Ke rekening atau aliran dana,” kata Pembantu Presiden Pembantu Presiden Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Di keterangan tertulis yang diterima Ke Jakarta, Jumat (22/11).

Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi Lewat Desk Pemberantasan Perjudian Daring melakukan koordinasi Didalam industri perbankan Untuk Meninjau Karya transaksi perjudian daring.

Di Itu, berkoordinasi Didalam platform e-wallet yang disinyalir banyak digunakan Untuk Karya judi online juga dilakukan.

“Kami Meninjau (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-wallet terus menurunkan Ke e-wallet mereka masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan aduan Komunitas dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024.

“Lalu rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Ini juga yang Di kita galakkan bekerja sama Didalam OJK dan perbankan Di Situasi Ini Bank Indonesia,” katanya.

Di Di Yang Sama, Akademisi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menyebut bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih intens Di memberantas judi daring, Supaya bisa tuntas hingga Ke akar-akarnya.

“Pemerintahan jangan terkesan cuma ngomong, Lantaran masalah utama adalah tinggal penindakan dan kemauan,” katanya.

Ia membeberkan, pemerintah tidak boleh bergerak cepat dan masif hanya Lantaran ada momentum atau sorotan media belaka, tetapi tindakan harus konsisten Di momen apapun.

Pengajar Ke Departemen Kriminologi UI itu menambahkan, Promosi Politik atau narasi Pra-Penanganan harus diperbanyak, agar Komunitas Lebih diberi peringatan Untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut dia, pemerintah tidak perlu menunggu status tindak pidana itu naik menjadi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, Supaya Terbaru bisa lebih fokus dan berkesinambungan dalammemberantasnya.

(dan)

Artikel ini disadur –> Sindonews.com Indonesia: Konflik Bersenjata Melawan Judi Online, Pemerintah Blokir Rekening Bank