Kata XLSmart Soal Mobile Number Portability yang Digugat Di MK

Jakarta –

Uji materiil Undang-Undang Komunikasi Di Mahkamah Konstitusi (MK) Lagi ramai diperbincangkan. Di gugatan, permohonan ini meminta agar pemerintah mengakomodir User telepon seluler tak perlu lagi mengganti nomor HP ketika pindah operator.

Peristiwa Pidana ini terdaftar Di Nomor 319/PUU-XXIV/2026 dan merupakan ajuan seorang akademisi dan pakar Keselamatan siber bernama Bisyron Wahyudi.

Merza Fachys selaku Director & Chief Regulatory Officer (CRO) XLSmart Menyediakan tanggapannya soal mobile number portability. Menurutnya, Aturan ini sebenarnya sudah banyak diterapkan secara Dunia, Justru Bangsa tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, hingga China telah menjalankannya.

“Tujuannya kembali lagi bahwa number portability itu Sebagai layanan pelanggan. Pelanggan dibuat agar tidak mempunyai constraint apapun ketika pelanggan itu merasa saya harus ganti provider. Kenapa? Lantaran number portability itu sangat attached Di kehidupan digital,” terang Merza, Senin (14/9/2026) Di kawasan Halim, Jakarta Timur.

Nomor telepon digunakan Sebagai berbagai keperluan penting seperti m banking, akun media sosial, hingga akun Sebagai berkirim pesan. Itulah yang membuat nomor menjadi begitu diandalkan.

Berencana tetapi, ada beberapa kendala yang membuat Bangsa kita belum menerapkan Aturan mobile number portability. Salah satunya adalah masalah subscriber.

Ada masa Di mana registrasi nomor telepon sangat bebas, Artinya tidak diperlukan. Lalu, masuklah Di era registrasi Dari 2017 Di NIK dan Nomor KK. Ternyata disadari belakangan bahwa banyak praktik tidak benar.

“Sekarang dirubah lagi pakai biometrik, ini masih berproses. Sambil Itu nanti kalau terjadi number portability, ini sangat penting. Bahwa penanggung jawab atau yang bertanggung jawab atas number ini jelas siapa itu,” jelas Merza.

Kendala Berikutnya Sebagai mengimplementasikan number portability ialah dibutuhkan Penanaman Modal Di Negeri yang cukup besar Sebagai membangun pusat data pelanggan. Sebab, pusat data pelanggan ini lah yang Berencana mengelola seluruh data pelanggan Di semua operator.

“Nggak masing-masing. Karena Itu ini menjadi semacam clearing house, bahwa siapapun yang Berencana nanti ganti provider harus daftar Di sini. Lalu pertanyaannya, pusat data pelanggan ini harus dikelola secara independen. Ini siapa yang disebut independen?” ujar Merza.

Apabila Di akhirnya pemerintah memutuskan Sebagai membuat pola tender, pemerintah pun harus mengatur aturannya sedemikian rupa agar tetap adil Bagi pihak pengelola dan Kelompok.

“Kalau sudah gitu aturan mainnya seperti apa?Apakah pelanggan nanti harus bayar dan bayarnya Di siapa? Atau digratisin? Di sisi lain, operator juga harus ada Penanaman Modal Di Negeri Lantaran Berencana banyak perubahan-perubahan mekanisme Di segala macam. Ini Berencana banyak perubahan dan juga perlu disiapkan,” tegasnya.

(ask/fyk)