Diakuisisi Meta Rp 33 Triliun, Pendiri Manus AI Dicekal China

Jakarta –

Dua pendiri Manus AI, salah satu perusahaan agen kecerdasan buatan (AI) pertama yang sukses beroperasi tanpa campur tangan manusia, dilarang meninggalkan China. Otoritas Negeri tersebut meninjau Di ketat penjualan Manus AI senilai USD 2 miliar (Disekitar Rp 33 triliun) Ke Meta.

Financial Times melaporkan bahwa CEO Manus, Xiao Hong, dan Kepala Ilmuwan Ji Yichao dipanggil Sebagai Berpartisipasi Untuk pertemuan Di Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China Ke awal bulan ini. Untuk pertemuan tersebut, mereka diinterogasi mengenai potensi Kartu Kuning aturan Penanaman Modal Untuk Negeri langsung pihak Foreign Ke China.

Belum ada dakwaan yang dijatuhkan kepada keduanya, dan mereka juga tidak Untuk Untuk penyelidikan formal. Tetapi dikutip detikINET Di National Technology News, pihak-pihak yang mengetahui masalah ini mengatakan Di ini mereka tidak dapat meninggalkan Negeri tersebut Pada masa peninjauan berlangsung.

Manus dikembangkan Ke China, Tetapi memindahkan kegiatan operasionalnya Ke Singapura Sebelumnya diakuisisi Dari Meta. Menurut Financial Times, para pejabat tinggi Ke China dilaporkan khawatir bahwa langkah tersebut adalah upaya menghindari undang-undang domestik, yang Ke akhirnya dapat Mendorong perusahaan-perusahaan lain Sebagai mengikuti jejak yang sama.

Shein, salah satu perusahaan ritel fast Trend terbesar Ke dunia, juga melakukan relokasi serupa Ke Negeri kota tersebut Ke tahun 2022 Lantaran alasan regulasi dan Keuangan.

Jika Manus terbukti melakukan Kartu Kuning, Pembatasan yang dijatuhkan dapat berkisar Di sekadar denda hingga pembatalan kesepakatan. Opsi pembatalan ini Berencana menjadi sangat “rumit”, mengingat Meta telah mulai mengintegrasikan agen AI tersebut Ke Untuk Alat lunaknya.

Undang-undang Penanaman Modal Untuk Negeri Foreign langsung China adalah salah satu yang terketat Ke dunia. Setiap pengambilalihan (akuisisi) Ke sektor yang Dikatakan penting Dari Negeri dapat memicu peninjauan Di pemerintah. Samping Itu, pemerintah juga Memperoleh kewenangan yang luas Sebagai memblokir atau melakukan intervensi Untuk transaksi semacam itu.

(fyk/fay)