BMKG Pastikan Biaya Deteksi Gempa-Gelombang Laut Tinggi Tak Kena Pangkas

Jakarta, CNN Indonesia —

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan Biaya Yang Terkait Di pengelolaan deteksi gempa dan Gelombang Laut Tinggi tetap dipertahankan, Ke Ditengah Aturan efisiensi Biaya.

“Ke sini, Untuk Nilai pengelolaan Guncangan Bumi dan Gelombang Laut Tinggi Rp41,9 miliar, Ke situ tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang Guncangan Bumi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati Untuk Pertemuan Kerja bersama Komisi V Lembaga Legis Latif RI Ke Jakarta, Rabu, (12/2).

Dwikorita melanjutkan Biaya pelayanan publik lainnya juga dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG yang mencapai Rp70.800.000.

Dwikorita Untuk paparannya juga menegaskan efisiensi Biaya BMKG tidak Akansegera berdampak Ke gaji serta tunjangan kinerja pegawai. Menurutnya Biaya tersebut tetap sesuai Di pagu awal, yakni sebesar Rp847.243.319.

Melansir Ditengah, DIPA atau rincian Biaya belanja BMKG Ke tahun Biaya 2025 bernilai Rp2.826.897.302.000. Akan Tetapi, Di Aturan efisiensi, Biaya tersebut ditargetkan dipangkas sebesar Rp1.423.397.000.000.

Karena Itu, pagu Biaya BMKG Setelahnya efisiensi senilai Rp1.403.500.302.000.

Ia mengatakan hl tersebut Akansegera dibahas kembali secara mendetail bersama Komisi V Lembaga Legis Latif selaku mitra BMKG Untuk Pertemuan berikutnya.

“Memang benar, Terbaru saja kemarin ada Pertemuan Di Dirjen Biaya, sebagaimana kementerian yang lain, memang ada rekonstruksi yang tentunya dapat dibahas Ke lain waktu. Di rekonstruksi itu, Di pagu yang terakhir Rp1,4 triliun kami Memperoleh rekonstruksi menjadi Rp1,78 triliun,” tuturnya.

Sebelumnya Itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi juga menegaskan Inisiatif mitigasi bencana Untuk Biaya BMKG tetap diprioritaskan supaya layanan publik berjalan optimal.

Hal ini ia sampaikan merespons kabar pemotongan Biaya BMKG sebesar 50 persen Untuk efisiensi Biaya APBN Di Ri Prabowo Subianto.

“Karena Itu mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” kata Hasan Untuk keterangannya, Selasa (11/2).

Hasan juga membantah jika Biaya BMKG dipotong sebesar 50 persen. Ia pun mempersilakan mengecek Bagi data terbaru Di efisiensi Biaya Hingga BMKG.

Hasan menekankan efisiensi yang sesuai arahan Ri Prabowo adalah ‘menghilangkan lemak-lemak’ Untuk belanja APBN. Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Ke antaranya gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan Bantuan Pemerintah.

(dmi/dmi)