Pemerintah Janji Pindah Data Indonesia Hingga AS Tak Korbankan Hak Warga

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah Melewati Kementerian Koordinator Perokonomian memastikan proses Pindah data pribadi Untuk Indonesia Hingga Amerika Serikat (AS) tidak mengorbankan hak warga Bangsa dan tunduk Ke Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang PDP).

Pindah data pribadi Untuk Indonesia Hingga AS menjadi salah satu Nilai yang dibahas Untuk Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS (ART) yang ditandantangi kedua Bangsa Ke 19 Februari.

“Indonesia Akansegera Menyediakan kepastian mengenai kemampuan Sebagai memindahkan data pribadi keluar Untuk wilayahnya Hingga Amerika Serikat Bersama mengakui Amerika Serikat sebagai Bangsa atau yurisdiksi yang Menyediakan perlindungan data yang memadai sesuai Bersama hukum Indonesia,” tulis Article 3.2: Data Transfers Ke Section 3. Digital Trade and Technology perjanjian tersebut.

Merespons kekhawatiran Yang Berhubungan Bersama penggunaan data pribadi Komunitas Indonesia Dari AS, Kemenko Perokonomian memastikan tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah juga memastikan proses pemindahan data tidak mengorbankan hak warga Bangsa.

“Pindah data yang disepakati Untuk perjanjian ART tetap tunduk Ke aturan domestik, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto Untuk keterangannya, Minggu (22/2).

“Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel) dilakukan Untuk kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga Bangsa,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa data yang dimaksud Untuk perjanjian adalah data yang diperlukan Sebagai Usaha Ke sistem Gadget Lunak. Pindah data lintas batas, katanya, merupakan infrastruktur utama Bagi Perdagangan Elektronik, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.

Haryo menyebut kepastian aturan Pindah data dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital Hingga kawasan. Menurutnya, perusahaan Keahlian Internasional membutuhkan regulasi yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas Bersama perlindungan data yang memadai.

“Bersama tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat Menarik Perhatian Penanaman Modal Untuk Negeri pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital lainnya,” pungkasnya.

Undang-Undang PDP sendiri tidak melarang Pindah data pribadi Untuk Indonesia Hingga luar negeri. Syarat Yang Berhubungan Bersama Pindah data pribadi Hingga luar Area Indonesia ini tercantum Ke Pasal 56.

“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan Pindah Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi Hingga luar Area hukum Bangsa Republik Indonesia sesuai Bersama Syarat yang diatur dalarn Undang- Undang ini,” tulis Ayat 1 Ke pasal tersebut.

Akan Tetapi, proses Pindah data pribadi tersebut perlu memastikan standar perlindungan data yang sama atau lebih tinggi diterapkan Dari penerima data.

“Untuk melakukan Pindah Data Pribadi sebagaimana dimaksud Ke ayat (l), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan Bangsa tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang Merasakan Pindah Data Pribadi Memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi Untuk yang diatur Untuk Undang-Undang ini,” jelas aturan tersebut Hingga Pasal 56 Ayat 2.

Penilaian Di perlindungan yang disinggung Hingga Ayat 2 sendiri dilakukan lembaga pengawas PDP. Ke Pasal 60 aturan ini disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga tersebut adalah “melakukan penilaian Di pemenuhan persyaratan Pindah Data Pribadi Hingga luar Area hukum Bangsa Republik Indonesia.”

Meski begitu, hingga Pada ini belum ada hilal kapan lembaga pengawas PDP tersebut Akansegera terbentuk.

(lom/end)