11 Pegawai Komdigi Individu Terduga Judol Tak Ada Eselon I atau II

Jakarta, CNN Indonesia —

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengklaim 11 pegawai yang terseret Peristiwa Pidana Hukum judi online bukan pejabat strategis eselon I atau II Di kementeriannya.

“Setahu saya tidak [jabatan strategis]. Akan Tetapi demikian yang mengetahui persis, jabatan-jabatannya juga ada Di kepolisian. Akan Tetapi setahu saya tidak ada eselon I atau eselon II,” katanya Di kompleks Legislatif, Selasa (5/11).

Kendati demikian Meutya enggan mengungkapkan identitas maupun daftar nama-nama termasuk jabatan pegawainya yang terlibat.

Ia mengaku masih menunggu hasil pendalaman Di pihak kepolisian Di 11 pegawai yang diduga terlibat Peristiwa Pidana Hukum judi online.

Kini, Meutya menyebut kesebelas pegawai itu sudah dinonaktifkan. Mereka Sebagai Sambil Berencana diberhentikan sebagai PNS jika surat penahanan resmi dikeluarkan Di polisi.

Ia menjelaskan Kemenkomdigi belum bisa memberhentikan atau memecat secara tetap. Hal itu bisa dilakukan apabila sudah ada keputusan bersifat inkrah lewat Lembaga Proses Hukum.

Di Samping itu Meutya menyebut Di 11 pegawai yang terlibat itu bisa Bersama Sebab Itu Berencana bertambah, tergantung pendalaman dan proses penyelidikan polisi.

“Sampai Di ini nama yang kita terima ada 11. Akan Tetapi demikian, kemungkinan juga Berencana terus ada penambahan sesuai Bersama yang sudah ditahan Bersama kepolisian,” katanya.

Meutya mengaku telah berkoordinasi Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Yang Terkait Bersama Pembaruan penyidikan Peristiwa Pidana Hukum tersebut.

“Intinya ini kita harus siap Bersama berapa dampak besarnya skala ini Di Di kementerian kami, berapa lama yang diperlukan,” katanya.

Meutya mengingatkan judi online melibatkan semua kelompok Komunitas Di kelas bawah hingga atas, termasuk lembaga, komunitas, dan organisasi apapun.

“Tidak hanya menengah, bawah, atau Di manapun. Bersama Sebab Itu tempat berhimpunnya manusia, baik itu komunitas, baik itu institusi, lembaga, termasuk baik itu Di partai, itu ada potensi yang bermain judi online,” tuturnya.

(can/mik)